Sabtu, 01 Mei 2010

TINJAUAN EKONOMI POLITIK TERHADAP PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA”

BAB I
TINJAUAN EKONOMI POLITIK TERHADAP PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA”
 Pendahuluan
Kebutuhan pokok yang dianggap paling inti adalah pangan. Di Indonesia, kebutuhan akan pangan terutama berpusat pada kebutuhan akan beras sehingga kebijakan akan pangan di Indonesia sering identik dengan kebijakan perberasan. Indonesia akan mengalami ketidakstabilan apabila masalah perberasan tidak teratasi mengingat pola pangan masih terkonsentrasi pada beras yang konsumsi per kapitanya 134 kg per orang pertahun.Tujuan pembangunan ekonomi adalah menggariskan terciptanya struktur perekonomian yang seimbang antara sektor pertanian dan sector industri. Diharapkan terciptanya industri yang maju didukung pertanian yang tangguh.
Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus ditandai oleh pergeseran dominasi struktural sector pertanian atas industri menuju perimbangan.
Proses perjalanan ekonomi pertanian Indonesia mengalami periode jatuh bangun yang menarik untuk dianalisis dan ditelusuri lebih dalam. Periode jatuh bangun tersebut sebenarnya amat berhubungan erat dengan kebijakan ekonomi makro dan strategi pembangunan ekonomi secara umum. Pada era 1970-an Indonesia cukup berhasil membangun fondasi atau basis peertumbuhan ekonomi yang baik ke dalam kebijakan ekonomi makro. Hasil besar yang secara nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat banyak adalah terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri pada pertengahan 1980-an.

Pada tahun itu ekonomi nasioanal tumbuh tinggi, bahkan lebih dari 7 persen per tahun, karena kuatnya basis pertanian dari sumber daya alam. Kesempatan kerja meningkat pesat dan kemampuan sector-sektor ekonomi dalam menyerap pertumbuhan tenaga kerja baru juga amat besar. tetapi, kondisi kondusif tersebut harus berakhir secara tragis ketika pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an ekonomi pertanian juga harus menderita cukup serius. sector pertanian mengalami fase dekonstruktif dan tumbuh rendah sekitar 3,4 persen karena proteksi besar-besaran pada sektor industri, apalagi berlangsung melalui proses konglomerasi yang merapuhkan pondasi ekonomi.
Ketika krisis ekonomi menimbulkan pengangguran besar dan limpahan tenaga kerja dari sektor perkotaan tidak mampu tertampung di sektor pedesaan, pertanian pun harus menaggung beban ekonomi-politik yang tidak ringan.
Pada pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai fase-fase perjalanan pembangunan pertanian di Indonesia. Dalam perkembangannya tersebut, juga tidak terlepas dari berbagai dilema yang harus dihadapi oleh kehidupan pertanian di Indonesia, dan juga akan dijelaskan pula teori atau perspektif yang terkait dalam masalah pembangunan pertanian di Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
 Pendekatan Ekonomi Politik Klasik
Pada pendekatan Ekonomi politik klasik (paradigma konomi klasik), sangat anti dengan campur tangan pemerintah. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan yang dianut pada masa merkantilisme, yang percaya bahwa negarawan, sebagai layaknya seorang bapak yang baik dalam suatu rumah tangga, bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan seluruh anggota masyarakat dan mengatur ketenaga kerjaan. Oleh Adam Smith yang merupakan tokoh kaum klasik, doktrin merkantalis dinilai terlalu peternalis.
Adam Smith percaya bahwa campur tangan yang terlalu banyak oleh pemerintah justru bisa menyebabkan perekonomian mengalami distorsi yang ujung-ujungnya hanya akan menimbulkan terjadinya inefiensi.
Karena campur tangan pemerintah lebih sering mengganggu jalannya perekonomian.
1.Pandangan tentang kekayaan.
Jika kaum merkantilis mengidentikkan kekayaan dengan uang, bagi Adam Smith kekayaan adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Secara konseptual, pendistribusian kekayaan ditentukan oleh actor-aktor atau kelas-kelas social yang berperan dalam proses kekayaan. Aktor-aktor tersebut adalah tenaga kerja (pemilik sumber daya manusia), kapitalis (pemilik capital), dan para tuan tanah atau landlord (pemilik sumber daya alam, terutama tanah).
2. Teori tentang pembagian kerja.
Teori pembagian kerja menunjukkan bahwa dalam upaya mengejar keinginan pribadi, maka orang harus bekerja sama dengan orang lain.
Teori pembagian kerja tidak berlaku hanya untuk suatu tugas tertentu saja, tetapi juga bisa diterapkan antar sector dan antar Negara. Menurut teori keunggulan absolute yang dikembangkan Smith, tiap Negara lebih baik berfokus menghasilkan barang-barang yang bisa diproduksi dengan biaya rendah di negaranya, dan menjual kelebihan produksi (surplus) ke luar negeri, yang kalau dibuat di dalam negeri harganya lebih mahal.
3. Khuluk manusia.
Salah satu sifat atau khuluk manusia yang dipelajari Smith ialah bahwa semua orang ingin hidup lebih baik. Keinginan seperti inilah yang disebut Smith sebagai hasrat untuk kondisi yang lebig baik, suatu hasrat yang ada dalam diri kita semenjak masih di rahim dan tidak akan pernah meninggalkan kita hingga ajal menjemput.
Bagi Smith, manusia adalah ‘binatang yang gelisah’, dan sudah merupakan khuluk manusia untuk menjadi homo ekonomis, yaitu manusia ekonomi sebagai makluk rasional yang didorong oleh kepentingan pribadi untuk selalu berusaha memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari berbagai kemungkinan pilihan yang ada
4. Mekanisme pasar.
Anggapan klasik tentang mekanisme pasar adalah dimana para ahli ekonomi mengatakan bahwa pasar akan tegak dan bekerja dengan baik apabila tidak ada campur tangan pemerintah.
 Pendekatan Ekonomi Politikn Sosialisme.
Konsep-konsep dan teori-teori yang dikembangkan kaum klasik, mendapat kritikan yang sangat keras dari kaum sosialisme, terutama oleh Karl Marx. Dari persfektif aliran Marxis, perekonomian tidak bisa diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, melainkan harus direncanakan, diatur, dan dikontrol oleh pemerintah.
Sosialisme dilihat sebagai suatu system ekonomi politik adalah sebuah system social yang dilandaskan pada prinsip komune atau kebersamaan, di mana pemilikan alat-alat produksi dan distribusi adalah bersifat kolektif. Dalam masyarakat sosialis yang menonjol adalah kebersamaan, dan salah satu bentuknya yang paling ekstrim adalah komunisme, di mana keputusan-keputusan ekonomi disusun, direncanakan, dan sekaligus dikontrol oleh Negara.
Kebanyakan aliran sosialisme mempercayai peran Negara dan partai politik untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan social, sosialis libertarian menyandarkan harapan mereka pada serikat pekerja, majelis pekerja, municipal-munisipal, dewan warga Negara, serta aksi-aksi lainnya yang bersifat nonbirokratis dan terdesentralisasi.

 Pendekatan Ekonomi Politik Neo-Klasik.
Pakar-pakar ekonomi politik neoklasik melihat bahwa perekonomian memang tidak berjalan mulus menurut aturan alami dan tidak selalu menuju pada keseimbangan, saebagaimana yang dipersepsikan oleh kaum klasik. Akan tetapi, mereka lebih tidak setuju lagi jika mekanisme pasar ini diabaikan dan segala sesuatunya serba diatur oleh pemerintah, sebagaimana dianjurkan oleh kaum sosialis. Menurut pakar-pakar ekonomi Neoklasik, untuk mengatasi kelemahan dan ketidak sempurnaan pasar, boleh ada dan seharusnya memang ada campur tangan pemerintah. Akan tetapi, campur tangan pemerintah hanya diperlukan untuk memperbaiki distorsi yang terjadi di pasar, bukan untuk menggantikan fungsi mekanisme pasar itu sendiri.
Yang menonjol pada pendekatan ekonomi politik neoklasik adalah positivesme dan saintisme. Metologi ini mendukung cara pandang yang memusat pada persoalan meteriil, yang empiric dan kasat indra, mengutaman variabel yang bisa diukur. Akibatnya, banyak persoalan penting yang bersifat normative diabaikan..
Pendekatan terpusat ke masyarakat lebih ditekankan pada penggunaan pasar-pasar politik oleg agen-agen ekonomi, sedangkan dalam pendekatan terpusat ke begara titik berat lebih ditekankan pada penggunaan sumber daya ekonomi oleh pelaku-pelaku politik untuk tujuan politik.

 Ekonomi Politik Radikal : Strukturalisme dan Dependensia
Sebagai dampak dari hasil penelitian ECLA yang dipimpin Prebisch, pada tahun 80-an muncul barbagai kritik terhadap teori-teori dan konsep-konsep yang bersal dari barat. Kritik terhadap teori-teori dari barat tersebut paling terasa di Amerika Latin. Kritik-kritik tersebut kemudian menghasilkan sebuah paradigma baru yang dikenal dengan paradigma ekonomi politik Radikal.
Ekonomi Politik Radikal sebenarnya sangat bervariasi, tetapi secara sederhana dibedakan atas kelompok strukturalis dan aliran dependesia atau keterbelakangan.
a. Pendekatan Ekonomi Politik Strukturalisme
Perdagangan bebas system kapitalis telah melahirkan ketergantungan Negara-negara berkembang terhadap Negara-negara maju, yang mengakibatkan hubungan perdagangan internasional yang pincang antara Negara-negara dunia ketiga dengan Negara-negara industri maju. Dari situlah muncul berbagai macam kritikan. Kritikan pertama datang dari kelompok yang disebut aliran strukturalis. Aliran ini muncul untuk merespon gagasan-gagasan ECLAC mengenai sebab-sebab keterbelakangan di Amerika Latin dan rekomendasinya untuk menghilangkan hambatan-hambatan structural dalam negeri di Negara-negara terbelakang di Amerika Latin.
Menurut Swasono (2003), strukturalis adalah paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan structural sebagai sumber ketidak adilan social ekonomi, sebagaimana dianut oleh neoklasik yang dilandaskan pada prinsip kepentingan pribadi, mekanisme pasar bebas, persaingan ketat, dan pengutamaan pertumbuhan pemerataan. Strukturalisme beroirentasi pada strukturisasi dan restrukturisasi ekonomi disertaiu intervensi dan pengontrolan mekanisme pasar sehingga tidak saja menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosiokultural yang menjangkau makna partisipasi danemansipasi kemartabatan.
Kaum strukturalis pada umumnya menolak mekanisme pasar, karena mereka menilai mekanisme pasar bebas tersebut secara inheren cenderung menimbulkan ketidak adilan social ekonomi.. Selain menolak pasar bebas, kaum strukturalis juga menolak teori invisible hand yang dikemukakan oleh kaum neoklasik.
Bagi kaum strukturalis, ekonomi pasar bebas dunia lebih banyak menimbulkan kemiskinan daripada kemakmuran, meningkatkan angka pendapatan daripada penciptaan lapangan kerja, menimbulkan ketimpangan dibanding pemerataan, mengakibatkan ketidakpastian daripada stabilitas, mengakibatkan kerusakan budaya ketimbang kemajuan.
Kaum strukturalis banyak mengejek ekonomi pasar bebas Neoklasik dan Neoliberalisme serta globalisasi capital, produksi, dan perdagangan. Sayang, mereka tidak (belum) mampu menyusun sibulus dan materi secara rapi untuk diajarkan di kelas seperti yang sudah dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi neoklasik. Ini yang menyebabkan pandangan mereka kurang diperhatikan, dan makin lama makin diabaikan.

b.Pendekatan Ekonomi Politik Dependensia.
Teori-teori ketergantungan pada dasarnya meyakini bahwa keputusan dalam alokasi sumber daya tidaklah cukup atas pertimbangan efisiensi melainkan lebih dari itu berkaitan dengan kepentingan publik.
Teori dependesia cukup bagus dalam mengembangkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan keterbelakangan di Negara-negara miskin dan ketergantungan mereka pada Negara-negara kaya. Hanya saja, mereka tidak mampu mencarikan jalan keluar dan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi. Yang ditawarkan adalah memutuskan hubungan dengan Negara-negara maju dan sebaliknya melakukan kerja sama dengan Negara-negara miskin.
Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah saran untuk memutuskan hubungan dengan Negara-negara maju dan melakukan kerja sama di antara sesama Negara miskin ini akan mampu menaikkan posisi tawar menawar Negara-negara berkembang, atau justru akan menciptakan kemiskinan bersama di antara sesama Negara-negara miskin tersebut?Karena paradigma pendekatan dependensia tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, kian lama pendekatan dependensia ini semakin pudar dan ditinggalkan.

 Pendekatan Ekonomi Politik Kelembagaan.
Ekonomi politik kelembagaan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah-masalah ekonomi maupun politik. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan ekonomi maupun politik justru berada diluar dominan ekonomi dan politik itu sendiri, yaitu dalam kelembagaan yang mengatur proses kerja suatu perekonomian maupun proses-proses politik.
Studi tentang kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi politik karena fungsinya sebagai mesin social sangat mendasar . Dikatakan demikian, sebab dalam konteks ekonomi politik, institusi ekonomi dan politik yang mendasarinya. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan ekonomi politik kelembagaan, sebab baik buruknya system ekonomi politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya (Rachbini, 2001)
 Pendekatan Ekonomi Politik Global
Jika hingga PD II 1944 keinginan ekspansi teritorial suatu negara dilakukan melalui adu kekuatan fisik dan senjata, maka dalam abad 20 – 21 ini beralih ke perang dagang melalui liberalisasi ekonomi/ perdagangan dalam kancah “global trade war”. Struktur perekonomian global secara fundamental telah berubah sejak awal 1980-an.
Sistem ekonomi global dicirikan oleh 2 (dua) kekuatan yang kontra-diktif, yaitu :
• Konsolidasi ekonomi global dengan tenaga kerja murah di satu sisi
• Menciptakan pasar-pasar konsumen baru disisi lain
Ekspansi pasar dari perusahaan global (Trans National Corporation) memerlukan pelemahan perekonomian domestik dari negara yang akan dimasukinya. Hambatan (barriers) pergerakan uang dan barang cenderung dihapuskan, sistem kredit dideregulasi, sebagian lahan dan aset-aset pemerintah beralih ke kapital internasional.



BAB III
KESIMPULAN
Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada pembahasan , maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :
1. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Indonesia termasuk permasalahan di bidang pertanian merupakan buah kekeliruan desain dari strategi dan perangkat kebijakan ekonomi makro yang dilakukan dengan pendekatan ekonomi politik neoklasik.

2. Pertumbuhan pertanian di Indonesia, merupakan contoh mendasar dari lahirnya teori ekonomi politik radikal. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan Negara agraris , di mana dalam perkembanganya melakukan kerja sama internasional dan turut serta dalam perdagangan global. Namun, dalam kenyataanya Negara Indonesia masuk dalam jajaran Negara-negara terbelakang di atas Amerika Latin.

3. Dalam persfektif ekonomi politik Radikal, Kebijakan ekonomi makro di Indonesia selama ini kurang mendukung kepentingan pembangunan sektor pertanian, karena terlalu bias ke sektor industri manufaktur, jasa dan perkotaan
4 Revitalisasi pertanian perlu ditekankan pada peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran pertanian (market driven) dengan meningkatkan:
(a) akses terhadap teknologi dan pengetahuan,
(b) akses pengusaha dan petani terhadap kapital,
(c) kapasitas jaringan komoditi untuk memfasilitasi perluasan perdagangan



DAFTAR PUSTAKA
Bustanul Arifin, dkk. 2001. Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Deliarnov. 2005. Ekonomi Politik. Jakarta : Erlangga .
Hudiyanto. 2004. Ekonomi Politik. Jakarta : Bumi Aksara.

2 komentar:

  1. mampir nich...
    oh ea,, ada sedikit info tentang kayu jabon.mungkin pernah denger tentang kayu jabon ok.. SALAM.....

    BalasHapus